Kepengurusan FPK Sumut Periode 2021-2026 Terbentuk, Lamsiang Sitompul Keberagaman Adalah Kekuatan Bangsa

Sebarkan:

HMR - Menjelang berakhirnya kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumut periode 2016-2021, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi rapat pembentukan kepengurusan FPK periode 2021-2026, Rabu (08/09/2021).

Keberagaman yang ada di Sumatera Utara, baik suku, bahasa, agama dan yang lainnya menjadi kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara untuk memupuk rasa saling memiliki dalam bingkai kebhinnekaan.

Rapat yang dibuka Kepala Badan Kesbangpol diwakili Sekretarisnya Drs. Alfian Hutauruk berjalan dengan sukses dilanjutkan dengan pemilihan kepengurusan FPK Sumut Periode 2021-2026. 

Secara aklamasi peserta rapat bersepakat mengangkat Prof. Dr. Arifinsyah,MA sebagai ketua, kemudian Wakil Ketua Ir. Baharuddin Berutu, Sekretaris Dr. Fuji Rahmadi,P.,MA, Wakil Sekretaris Syahala Tua Hutagalung, SH, Bendahara Dr. Harmona Daulay,S.Sos., MS. Serta para anggota Darji Safutra Rangkuti,SH,M.Kn, H. Aja Syari,S.Ag., M.Sos, Bardansyah C, Steven Bonro Amor, Agustman Damanik, MA, Lamsiang Sitompul, SH.,MH, Arief Wahyudi,SH, Saifuddin AW,SE., MH., CLA., CPCLE, Nila Mergan,SE,,Akt, Johan Tjongiran,S.H, Dr. Fauji Wikanda,M.Pd.I dan Dr. Hasyim,S.Ag., S.E., M.M.

Seluruh peserta rapat sepakat, pengalaman Prof. Dr. Arifinsyah,MA yang sebelumnya telah menjabat sebagai ketua, akan mampu mengarahkan FPK periode yang baru ini dalam upaya memberikan kontribusi kepada pemerintah. 

Sebagaimana sebelumnya dikatakan Prof Arifinsyah, bahwa keberadaan FPK selama ini sangat substansial dalam mensosialisasikan pentingnya kerukunan di tengah kemajemukan di Sumut.

Pembentukan FPK diatur dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah.

Forum pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrase anggota masyarakat dari berbagai ras , suku, etnis, melalui interaksi social dalam bidang Bahasa,adat istiadat,seni budaya,pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan indentitas ras,suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari FPK, Lamsiang Sitompul,SH,MH dari unsur Batak Toba mengatakan, bahwa saat ini kerukunan di Sumut tetap terjaga. 

Dengan adanya FPK yang akan berperan aktif dalam mendorong masyarakat terus memelihara kerukunan, baik lintas suku, lintas agama, dan lintas perbedaan yang lainnya. “Kita sepakat dengan tekad para pendahulu kita, bahwa bangsa ini berdiri bukan atas dasar homogenitas, namun karena keberagaman. Itu harus kita pelihara dan kita jaga. 

Meski karena adanya kepentingan tertentu, kerap terjadi gesekan kecil, namun itu kita yakini seperti dalam rapat tadi, bahwa gesekan terjadi akibat dari ketidak adilan,” ujar Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak (HBB) itu usai mengikuti rapat.

Hal itu juga sebelumnya dikatakan Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Alfian Hutauruk, bahwa seseorang saat akan dilahirkan tidak pernah memilih jadi suku apa, agama apa, warna kulit apa dan yang lainnya. 

“Dalam hidup kita ini, ada yang tidak bisa kita pilih. Seperti saya, saya tidak pernah memilih jadi marga Hutauruk, agama saya islam, sejak lahir memang sudah begitu. Jadi kenapa pula kita harus menyalahkan itu?” katanya.

Untuk itu, Alfian berharap agar dengan kepengurusan FPK yang baru akan semakin menambah ikatan persaudaraan dalam bingkai kebhinnekaan di Sumut. Dia berharap, dengan komposisi yang baru akan semakin menopang pemerintah dalam menyemarakkan pembauran kebangsaan di Sumut.

 (Raid)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini