Gemadasta : Kejahatan Tidak Boleh Dilindungi, Kabaharkam : Hukum Tidak Dapat di Intervensi

Sebarkan:


Medan- Dandi Panggabean selaku Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Tapteng dan Sibolga (Gemadasta) sangat menyayangkan dan sangat cukup membuat hati mereka selaku mahasiswa Tapteng geram ketika mengetahui bahwa kabarhakam melindungi langkah dari kejahatan dan ancaman kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bupati Tapteng Baktiar Sibrani.

Dan lebih parahnya kabarhakam meminta agar permasalah pengancaman tersebut tidak dikembangkan menurut penuturan dari hasil raker tersebut yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu.

"Kami menduga ada hubungan yang kuat antara kabarhakam dan bupati Tapteng hari ini karna menurut pantauan kami ketika kabarhakam menjadi Kapolda Sumut lalu pasca beliau melakukan kunjungan kerja ke Tapteng beliau langsung beliau menetap kan tersangka mantan bupati Tapteng dan anggota DPRD Tapteng yang kami duga penetapan tersangka itu terkait bisikan dari Bupati Tapteng karna yang ditetapkan tersangka itu merupakan lawan politik dari Bupati Tapteng,"katanya, Senin (3/2/2020).

Dikatakannya, lebih parah lagi ketika banyak aduan masyarakat dan mahasiswa ke Polda Sumut ketika Kapolda Sumut di jabat oleh kabarhakam sekarang setiap laporan yang menyebutkan Bupati Tapteng tidak pernah ada respon dan perhatian khusus.

"Bisa dikatakan kasus tersebut diam ditempat. Kami sangat miris jika ada institusi besar di republik ini menjadi kaki tangan bupati untuk melakukan pengancaman kepada masyarakat,"ujarnya.

Untuk itu, Gemadasta menyatakan sikap : 
1. Meminta agar Kapolri mengevaluasi kinerja kabarhakam yg menjadi kan hukum di negeri ini menjadi tumpul keatas namun tajam kebawah diakibatkan kedekatan emosional beliau dengan bupati Tapteng Bakhtiar sibrani yg merusak citra polisi yg PROMOTER (Profesional, Modern dan terpercaya).

2. Meminta agar Kapolri dan anggota komisi III DPR RI untuk tetap mengusut pengancaman kepada masyarakat yg dilakukan oleh oknum brimob yg merupakan ajudan Bupati Tapteng berdasarkan penuturan pada saat raker di DPR RI.

3. Meminta agar Kapolda Sumut Irjen pol Martuani Sormin merespon setiap permasalahan dan laporan yg mencatut nama bupati Tapteng Bakhtiar sibrani sebagai bentuk hukum tidak tebang pilih..

"Kami tidak mau penegak hukum melakukan penyimpangan kekuasaan. Dan kami akan turun kejalan untuk sebuah kebenaran,  yaitu ke gedung DPRD Sumut dan polda Sumut untuk menegakkan asas persamaan di mata hukum." pungkasnya. 

Sementara dikonfirmasi terkait dengan apa yang di sampaikan Gemadasta,  Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH mengatakan bahwa  proses Hukum ada penanggung jawabnya, mana bisa di intervensi. 

"Proses hukum kan ada penanggung jawabnya. Ada JPU yang meneliti berkasnya, mana bisa diintervensi JPU, sementara penyidik kan independen." Isi Pesan Whatsapp Massager Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH,  Selasa (4/02/2020) (Agung)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini