Kemendagri Sepakati Tiga Poin krusial Terkait Penanganan Banjir

Sebarkan:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo menyelenggarakan Rapat Sinkroninasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kegiatan Penanganan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Banjir

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo menyelenggarakan Rapat Sinkroninasi dan Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Program Kegiatan Penanganan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penanganan Banjir di Jabodetabek, Selasa (07/01/2020) di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta.

Dikatakan Hadi Prabowo, diselenggarakan nya rapat terkait dengan banjir dan pasca banjir di daerah baik di DKI, Tangerang, Bekasi, Lebak, dengan tujuan melakukan sinkroninasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran.

Dalam rapat tersebut, disepakati tiga poin krusial yakni penanganan pasca banjir, antisipasi banjir, dan program jangka pendek dan menengah dalam kaitannya dengan anggaran Tahun 2020. 

"Kita sepakati bahwa terkait dengan banjir ke depan kita ada tiga hal, yang pertama pasca bencana kita penanganan tanggap darurat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam memberikan bantuan, kemudian kedua tentunya antisipasi banjir mendatang karena musim hujannya kan belum selesai, ini keterpaduan dari Pemda dan Kementerian/Lembaga akan segera menyikapi secara terpadu. Ketiga, kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya dalam penganggaran APBD 2020," jelasnya. 

Menurut Hadi, persoalan bencana alam seperti banjir tak dapat diselesaikan secara parsial, perlu melibatkan seluruh stakeholder baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

"Penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, ini harus komprehensif meliputi Pemerintah Pusat, Pemda, dan dibentuk sebagai suatu sistem, tidak bisa kita sepotong-sepotong," ujarnya. 

Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Deputi Gubernur DKI Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti, serta Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat Daud Ahmad. Puspen Kemendagri
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini