GAWAT, Diduga Seorang Warga Di Desa Amplas Kantongi Identitas Ganda

Sebarkan:
Kantor Kepala Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara 
Medan - Diduga Seorang warga Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara Inisial HKSS, memiliki 2 Identitas kependudukan dalam waktu yang bersamaan.

Hal itu dikatakan seorang warga setempat kepada kru media ini. Menurutnya, HKKS memalsukan identitasnya agar dapat mengelabui orang lain supaya tidak dikenal oleh warga.

"Dia itu kan orang Sidikalang yang menggarap ke selambo ini, dia itu sebenarnya marga "S", Tapi entah kenapa bisa berubah namanya setelah di selambo ini, dia di sidikalang sudah punya istri dan anak di selambo sini pun dia punya istri dan anak juga" ujar salah seorang warga selambo yang tidak mau namanya disebutkan, Kamis (2/1/20).

Saya mengenal HKSS ini sejak dari Jakarta, sambung warga itu, dulu di sana dia supir, setahu saya dia juga pernah memiliki kasus menabrak mengakibatkan 3 orang meninggal, sejak itu, kira-kira tahun 2005 dia menghilang.

Menanggapi hal itu, Edy Purwanto SH, kepala Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deliserdang, Sumatera Utara saat dikonfirmasi membenarkan bahwa HKKS memang benar memiliki Identitas kependudukan di Desa Amplas ini tepatnya di selambo Dusun III A Amplas.

Diakui kepala desa, dirinya tidak mengetahui, jika bersangkutan HKKS telah memiliki Identitas (KTP) di Sidikalang. Saat itu, bersangkutan bersama kadus datang untuk membuat KK tapi tanpa surat pindah. KK (kartu keluarga) milik HKKS dibuat sejak Tahun 2012.

"Tapi tunggu nanti saya cek ke kantor dinas kependudukan catatan sipil Deliserdang untuk memastikan kebenaran masalah ini." pungkas Kades di kantornya. 

Dari temuan yang berhasil dihimpun, terlihat bahwa dari 2 dokumen kartu keluarga yang diduga dimiliki satu orang itu, satu Identitas bernama HKKS beralamat di Dusun 3A Selambo, Desa Amplas, Kab. Deliserdang diterbitkan pada tahun 2012 dan satu Identitas lagi bernama inisal PS beralamat di Jumateguh, Desa Jumateguh Kec. Siempat Nempu, Kab. Dairi, Sumatera Utara yang diterbitkan pada tahun 2016. Dalam Indentitas tersebut dalam Kartu Keluarga, nama kedua orang tua di masing-masing dokumen ditulis sangat mirip.

Sampai berita ini dinaikkan, Kru Media ini sudah mencoba menghubungi langsung dan mencari pihak yang disebutkan oleh warga memiliki dua Indentitas tersebut. Namun sampai saat ini, Kru Media ini, belum juga berhasil untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.

Terkait temuan itu, Warga di selambo Dusun 3A merasa was-was atas adanya peristiwa dokumen ganda tersebut. Harapan warga, pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini dan mengungkap dugaan motif pembuatan kartu keluarga yang baru yang berbeda dengan kartu keluarga yang lama.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan,  pada pokoknya UU ini menerangkan bahwa tindakan pemalsuan atau persetujuan dokumen kependudukan, ini juga dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan  Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Setiap orang atau badan yang berhak tanpa izin, diterbitkan, dan / atau diterbitkan dokumen kependudukan dipidana dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun. Ketentuan Pemangkuan Kartu Tanda Penduduk Eleketronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (DM) 
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini