2019, Sumut Mampu Merealisasikan Angka Inflasi Sebesar 2.33%

Sebarkan:

Medan- Sumut secara keseluruhan di tahun 2019 mampu keluar dari tekanan hebat setelah mengalami tekanan inflasi di 5.4%-an di tahun berjalan 2019, serta sempat di atas 6% posisi YoY nya. Sumut mampu merealisasikan inflasi di bawah nasional bahkan di batas bawah target BI 2.5%. Di tahun 2019 Sumut mampu merealisasikan angka inflasi sebesar 2.33%.

Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan capaian tersebut memang fantastis. Tetapi tahun 2020 ini tantanganya tak kalah besar. Kenaikan Iuran BPJS, Rokok dan kemungkinan harga LPG nantinya akan sangat membebani pengendalian inflasi Sumut. Diperkirakan menyumbang inflasi 0.5% hingga 0.7%. Jika Sumut ingin mengulang prestasi serupa, maka Sumut hanya diberikan ruang laju kenaikan inflasi sebesar 1.8% di 2020 ini, diluar kenaikan 3 kebutuhan yang disebutkan tadi.

"Ini kan tugas berat bagi SUMUT. Dan ini tidak akan mudah tentunya untuk direalisasikan. Menanggapi pernyataan Pak Gubernur Edy Rahmayadi yang bilang bahwa distributor yang dinilai menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi. Dikarenakan banyaknya komoditas hasil olahan di SUMUT yang dijual ke wilayah lain," katanya, Senin (20/1/2020).

Menjual komoditas pangan dari Sumut ke wilayah lain ini tidak terlepas dari kebutuhan wilayah lain yang tinggi terhadap komoditas Sumut. Dan ini dilakukan oleh pihak swasta yang bentuknya itu UMKM. Riau dan kepulauan Riau ini kerap menjadi pembeli yang memicu kenaikan harga.

"Akan tetapi saya yakin Pak Gubsu juga tidak 100% menyalahkan distributornya. Tetapi Pemerintahan Kepulauan Riau, maupun Provinsi Riau harus juga bertanggung jawab dengan kenaikan harga tersebut. Yang penting Sumut bisa membuat sebuah kebijakan yang nantinya benar-benar menjadi pemain besar di industri pangan mulai dari hulu ke hilir," ujarnya.

Maka Gunawan menyarankan sebaiknya Sumut memiliki investasi besar di sektor pangan holtikultura, dimana hasil panennya diperuntukan hanya untuk dijual di wilayah Sumut. 

"Investasi langsung di sektor pertanian, hingga pembentukan BUMD pangan saya pikir cukup baik. Yang penting eksekusinya. Selanjutnya akan sangat tepat jika distribusinya juga di kuasai oleh BUMD,"ujarnya.

Lakukan investasi besar di cold storage, untuk menyimpang kebutuhan pangan. Tapi yang paling penting dari semuanya ini adalah memastikan bahwa BUMD pangan, PD Pasar mampu merealisasikan keuntungan dengan berbisnis model seperti ini. Karena kalau tidak, nantinya pemerintah daerah yang akan kerepotan dengan mensubsidi perusahaan tersebut dalam jangka panjang.

"Harapannya adalah Sumut (Pemprovsu) menjadi market leader dalam pengelolaan kebutuhan pagan diwilayahnya, plus birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan begitu, kebijakan pengendalian harga pangan menjadi lebih terukur. Setelah itu, arahkan pemerintah daerah tetangga SUMUT seperti Riau maupun Kepulauan Riau atau wilayah lain untuk investasi di sektor pangan Sumut," katanya.

Dengan begitu, Sumut bukan hanya mampu mengendalikan harga kebutuhan pangan di Sumut. Lebih dari itu menjadi penyumbang stok pangan di daerah lain. Tentunya akans angat bergunba bagi masyarakat Sumut dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kesejahteraan petani.(JA)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini