DPRD Asahan Minta Masukan Pemko Medan Terkait Perda No.9/2017

Sebarkan:



Medan- Hampir setiap pekan , Pemko Medan menjadi tempat studi banding maupun kunjungan kerja pemerintah kabupaten/kota maupun DPRD kabupaten/kot di Indonesia. Selain bersilaturahmi, kedatangan juga dilakukan dalam rangka mencari masukan terkait program kerja maupun pembangunan yang telah dilakukan Pemko Medan, Rabu (12/12), giliran DPRD Kabupaten Asahan yang mengunjungi Balai Kota Medan.

Kedatangan rombongan yang berjumlah 6 orang, 4 anggota dewan , 1 orang staf ahli dan 1 orang staf DPRD Kabupaten Asahan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi sekaligus masukan mengenai  Perda No.9/2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakat dan SDM, Pulungan Harahap. Bambang Resmanto ST selaku ketua rombongan menjelaskan, anggota DPRD yang datang merupakan Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten  Asahan.

“Kita ingin banyak belajar dan mendapat masukan  dari Pemko Medan mengenai Perda No.9 / 2017 . Sebab, kami saat ini tengah membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Lingkungan dan Dusun. Rencananya, ranperda tersebut akan tetapkan menjadi perda tahun 2020,” kata Bambang.

Terkait itu, jelas Bambang, mereka ingin mengetahui dipergunakannya nama lingkungan sebagai turunan kelurahan, serta bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. “Semua masukan nantinya akan menjadikan bahan pertimbangan bagi kami untuk melengkapi Ranperda tentang Lingkungan dan Dusun tersebut,” ungkapnya.

Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakat dan SDM, Pulungan Harahap menyambut baik kedatangan DPRD Kabupaten Asahan. Pulungan menjelaskan, Pemko Medan sudah melaksanakan Perda No.9/2017 tanggal 2 Oktober 2017. Perda itu selanjutnya  diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur penjelasan tentang ruang lingkup lingkungan.

Namun Perwal itu, jelas Pulungan, selesai dikarenakan terkait moratorium dari pusat dan berdekatan dengan pemilihan serentak kepala daerah, pemilihan presiden dan legislatif di seluruh Indonesia. Sedangkan nama lingkungan, ungkapnya, nama lingkungan diambil dari kearifan lokal. Berhubung perwal baru belum selesai bilang Pulungan, maka Pemko Medan masih menggunakan perwal yang lama. “Kita saat ini masih menunggu terbitnya perwal baru yang saat ini masih di tangan bagian Hukum Setdako Medan,” terang Pulungan.

Berdasarkan Perda No.9/2017, papar Pulungan  didampingi Nurbaiti Harahap Kasubbag Program dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan, pengangkatan kepala lingkungan berdasarkan Surat Keterangan  Camat, minimal tamatan SMA dan  berumur minimal 23 tahun s/d 55 tahun. Setiap bulannya diberikan insentif sebesar Rp. 3,2 juta sebagai pembantu pihak kelurahan.(rel)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini